Masyarakat Adat Dayak Tamambaloh
Tanah adalah daging, angin adalah
napas , dan air adalah darah . Dayak Tamambaloh
Ini
merupakan kiasan menarik dari masyarakat dayak Tamambaloh yaitu menganggap alam
sangat penting bagi kehidupan. Masyarakat adat Tamambaloh telah tinggal dan
bermukim secara menetap, hidup dari generasi ke generasi berikutnya di wilayah
adat yang sudah ditentukan sejak dulu. Wilayah adat Dayak Tamambaloh meliputi
sepanjang aliran sungai dan anak sungai Labian Batang Lupar, di sepanjang
aliran sungai Embaloh - Kecamatan Embaloh Hulu, di sepanjang aliran sungai dan
anak sungai Palin - Kecamatan Embaloh Hilir.
Dayak
Tamambaloh terletak di ujung Kapuas hulu, hal ini membuat masyarakat adat Tamambaloh
jarang terpublikasi. Jarak dari Pontianak ke Kapuas Hulu dengan menggunakan
kendaraan roda empat memakan waktu kurang lebih sekitar 14 hingga 15 jam. Saat
ini sudah ada sarana transportasi udara dari pontianak ke Putussibau, namun untuk
menuju ke daerah pemukiman Dayak Tamambaloh memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam.
Sampai
saat ini Dayak Tamambaloh masih memegang teguh prinsip dari leluhur mereka
yakni menganggap tanah adalah daging,
angin adalah napas, dan air adalah darah. Hal ini membuktikan bahwa
masyarakat Dayak Tamambaloh sangat mencintai alam, khususnya di sekitar sungai
embaloh. Mereka sangat menghormati alam , karena mereka meyakini adanya “hukum
alam” yaitu apabila kita berbuat baik dengan menjaga alam maka akan dibalas
kebaikan pula, begitu juga sebaliknya.
Daerah
Embaloh merupakan daerah yang sangat subur, hal ini dibuktikan dari hasil panen
padi masyarakat Dayak Tamambaloh sangat melimpah.Tidak hanya padi, di daerah
tersebut juga terdapat kebun Karet dan berbagai jenis pohon buah buahan. Selain
itu di wilayah ini juga kaya akan fauna seperti kijang, rusa, babi, dan
binatang buruan lainnya. Untuk hidup masyarakat Dayak Tamambaloh selama ini
hidup dengan mengandalkan nasi hasil padi yang mereka tanam dan hewan hasil
buruan setiap harinya.
Menurut
Pius Onyang Kepala Suku Dayak Tamambaloh, saat ini masalah yang terjadi di
daerahnya adalah sengketa lahan yang akan dialihfungsikan dari lahan karet
menjadi lahan sawit. Hal ini bermula pada tahun 2011, Bupati Kapuas Hulu
menerbitkan izin tanpa sepengetahuan warga yaitu Nomor 525/032/DKH/BPT-A
tentang “Persetujuan IUP yakni perubahan jenis tanaman dari karet menjadi
kelapa sawit atas nama PT. Rimba Utara. Sekitar 9.000 hektar tanah adat yang
dimiliki Dayak Tamambaloh akan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
9.000
hektar bukanlah angka yang kecil, selain itu masyarakat Dayak selama ini dapat
hidup dengan bergantung kepada tanah warisan nenek moyang mereka tersebut. Apa
jadinya jika benar lahan tersebut berubah menjadi lahan sawit? Banyak Flora dan
Fauna yang akan hilang, tanah pun akan menjadi gersang, tidak ada lagi yang
kicauan berbagai burung yang menghiasi daerah tersebut, dan pastinya
biodiversitas(keanekaragaman hayati) daerah tersebut akan menurun drastis.
Tanah
yang menghidupi mereka selama ini yang menjadi penyedia kebutuhan pangan bahkan
menjadi identitas dayak Tamambaloh(Kaya) yang kaya akan panen padi akan luntur.
Mungkin, Dayak Tamambaloh akan hanya sekedar sebuah nama, bukan lagi menjadi
identitas yang menjadi kebanggaan dari para leluhur.
Masyarakat
segera menyikapi keputusan Bupati Kapuas Hulu, saat itu tidak semua masyarakat
menolak, ada juga yang menerima. Tapi kewarasan memang harus diperjuangkan,
sampai titik darah penghabisannya saya tidak akan menyerahkan tanah adat yang
sudah diwariskan turun temurun oleh nenek moyang ini kepada perusahaan kelapa
sawit. “Ujar Tamanggung(Kepala Suku) Tamambaloh, Pius Onyang”
Setahun
lamanya masyarakat Dayak Tamambaloh mengalami gejolak sosial yang menghantui
wilayah mereka. Pada tahun 2012 dilakukan musyawarah adat yang dihadiri semua
masyarakat Dayak Tamambaloh yang menghasilkan keputusan bahwa mereka menolak
sepenuhnya kehadiran perkebunan kelapa sawit. Hasil dari musyawarah tersebut
kemudian diajukan kepada Bupati Kapuas Hulu, A.M. Nasir. Akan tetapi hasilnya
tetap sama , izin tersebut tidak juga di cabut.
Masyarakat
adat yang tidak terima jika izin tersebut tidak dicabut melakukan demonstrasi
di depan kantor bupati. Demonstrasi dilakukan berkali-kali selama kurang lebih
1 bulan, untuk memperjuangkan warisan nenek moyang mereka. Perjuangan rakyat
untuk mendapatkan kembali tanah mereka, tanah yang menghidupi kehidupan mereka
selama ini. Hasilnya? Pada tahun 2013 izin operasional dari PT Rimba Utara
akhirnya dicabut, perjuangan keras ini pun membuahkan hasil yang memuaskan.
Masyarakat
Dayak Tamambaloh mendapatkan kembali hak dan kekuasaannya untuk mengelola dan
melindungi warisan nenek moyang mereka. Tanah adat Tamambaloh tetap menjadi
milik orang Tamambaloh, dan akan selalu mereka jaga untuk generasi mereka yang
akan datang. Hutan itu akan tetap berada disana, hutan rimba yang hijau, rumah
bagi banyak binatang dan penyedia kebutuhan masyarakat.
Wilayah
yang ditempati masyarakat Dayak Tamambaloh ini sekarang menjadi contoh dan
panutan untuk daerah lain, karena merupakan satu satunya kecamatan yang “menolak
perkebunan kelapa sawit” di Kapuas Hulu. Telah banyak akademisi dari berbagai
daerah yang datang dan berkunjung untuk melihat kearifan lokal yang ada disana,
dan melakukan pengamatan langsung tentang kondisi sosial dan budaya masyarakat
Dayak Tamambaloh.
Hal
yang patut dicontoh dari masyarakat Dayak Tamambaloh adalah kegigihan dan
kesungguhan mereka dalam menjaga warisan dari nenek moyang. Ketika ada perusahaan
perkebunan kelapa sawit yang ingin merebut tanah dan menawarkan nilai ekonomi
yang tinggi, masyarakat adat menolak mentah-mentah dengan kehadiran perusahaan
sawit tersebut. Masyarakat sadar bahwa tanah adat telah dicuri maka dari itu
mereka berjuang kembali untuk mendapatkannya. Mereka sudah terbiasa dan hidup
mandiri dari alam, tidak perlu lagi ada pengaruh ataupun campur tangan dari
luar apalagi yang dapat merusak ekosistem hutan.
Hikmah
yang dapat diambil dari kejadian ini adalah sangat diperlukannya koordinasi
antara lembaga pemerintahanan dan masyarakat setempat. Khususnya stakeholder yang terlibat dalam
pengambilan sebuah keputusan. Jangan sampai orang luar mendapatkan keuntungan
yang besar, tetapi masyarakat yang merasakan dampaknya. Manusia tak bisa
memberikan apa-apa kepada alam, maka dari itu berterimakasihlah dengan cara
menjaga kelestariannya.
Bagaimanapun
juga masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mempertahankan warisan dari
leluhur mereka, selain itu terdapat nilai konservasi di daerah ini. Dengan
menjaga alam, secara tidak langsung masyarakat adat Dayak Tamambaloh telah
melakukan upaya konservasi di daerah yang mereka tempati.
Sinergi
dari stakeholder sangatlah diperlukan
untuk menjaga kelestarian alam, jangan hanya kepentingan ekonomi dapat merusak
ekologi. Segala keputusan yang diambil akan berdampak besar terhadap
kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Memang tidak mudah, tapi tidak
ada yang mustahil.
Indonesia
memang masih merupakan Negara berkembang, tapi tidak ada salahnya kita
mengikuti langkah dan metode dari Negara maju yang sekarang sudah menerapkan
sistem pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Adapun ciri ciri
dari pembangunan berkelanjutan tersebut seperti :
1. Mengutamakan kualitas hidup dan
berorientasi jangka panjang sehingga dapat dirasakan oleh semua generasi;
2.
Senantiasa memadukan antara pembangunan dan pemeliharaan lingkungan;
3.
Memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara bijaksana.
Adapun sumber daya alam yang dapat diperbarui, terjamin ketersediaannya dengan
tetap memelihara dan meningkatkan kualitasnya;
4.
Memerhatikan kemampuan ekologi alam sekitar serta potensi yang terkandung dalam
lingkungan;
5.
Tidak mengorbankan unsur-unsur lingkungan untuk tujuan pembangunan, baik tujuan
jangka pendek maupun jangka panjang.
Tanah adalah daging, angin adalah
napas , dan air adalah darah bukanlah hanya sebuah
kiasan ataupun istilah belaka. Merampas hutan adat berarti sama saja dengan
membunuh mereka. Terimakasih untuk Dayak Tamambaloh yang sudah berjuang dan
berusaha untuk tetap teguh menjaga hutan adat demi kelestarian alam dan juga
pemerintah yang sudah mencabut izin dari perusahaan sawit yang ingin merampas warisan
nenek moyang dari Dayak Tamambaloh.
